Sejumlah jurnalis mengaku kecewa atas perlakuan yang diterima saat mencoba menjalin komunikasi dan koordinasi. Alih-alih mendapatkan informasi yang terbuka dan profesional, mereka justru dihadapkan pada sikap yang dinilai arogan dan tidak menghargai kerja-kerja jurnalistik.
“Kami hanya ingin mempertanyakan transparansi. Berapa besar anggaran yang dialokasikan untuk media? Berapa banyak media yang terlibat? Dan bagaimana mekanismenya? Itu hak kami sebagai bagian dari kontrol sosial,” ujar salah satu awak media yang enggan disebutkan namanya.
Kekecewaan semakin memuncak ketika komunikasi yang awalnya dilakukan melalui pesan singkat justru berujung pada perlakuan yang tidak menyenangkan. Awak media mengaku diminta mengirimkan rilis berita, namun setelah ditindaklanjuti dan dilakukan pertemuan langsung, respons yang diterima jauh dari harapan.
“Ketika kami datang untuk konfirmasi, justru yang kami dapatkan adalah sikap tersinggung. Bahkan kami diusir saat mencoba meminta penjelasan lebih lanjut. Ini sangat mencederai hubungan antara institusi publik dan media,” tambahnya.
Situasi ini memunculkan dugaan adanya praktik tidak transparan dalam pengelolaan anggaran media. Beberapa pihak bahkan mencurigai adanya potensi pungutan liar (pungli) serta markup anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Awak media pun mendesak agar aparat penegak hukum, khususnya Propam, segera turun tangan untuk menindak tegas oknum yang dinilai telah menyalahgunakan kepercayaan dan jabatan.
“Kami meminta Propam untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Jika memang ada pelanggaran, harus ditindak tegas. Jangan sampai institusi sebesar Samsat tercoreng oleh ulah oknum,” tegasnya.
Selain itu, tuntutan keterbukaan informasi publik juga menjadi poin utama. Para jurnalis berharap Samsat Cikarang dapat menjelaskan secara rinci terkait alokasi anggaran untuk media, daftar media yang terlibat, serta mekanisme distribusinya.
Kasus ini menjadi cerminan penting bahwa transparansi dan profesionalisme dalam pelayanan publik bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Jika tidak, kepercayaan publik akan terus tergerus.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum memberikan klarifikasi resmi atas tudingan yang berkembang di lapangan. Awak media menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan dan keterbukaan di hadapan publik.
Red