PENA EXSPRES

Jumat, 20 November 2026

Menteri dan Wamen Koperasi Hadiri Rakernas Koperasi Beras 2026 di Karawang, Dorong Kebangkitan Ekonomi Petani


KARAWANG — [ pena exspres.com ] Kabupaten Karawang menjadi tuan rumah Rapat Umum Nasional Koperasi Beras 2026 yang mengusung tema “Tumbuh Bersama, Maju Bersama: Satu Koperasi, Sejuta Peluang”. Kegiatan yang berlangsung pada 20–21 November 2026 di JI Business Center Karawang ini dihadiri langsung Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono, Wakil Menteri Koperasi RI Farida Farichah, serta Wakil Bupati Karawang H. Maslani.

Kehadiran jajaran pimpinan Kementerian Koperasi bersama pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi pengembangan koperasi beras sebagai salah satu instrumen penguatan ekonomi kerakyatan, khususnya di daerah yang memiliki potensi pertanian besar seperti Kabupaten Karawang.

Rapat nasional tersebut juga dihadiri jajaran pejabat dan perwakilan pemerintah, unsur Dinas Koperasi dan UMKM, pengurus koperasi beras dari berbagai daerah, serta mitra pendukung dari sektor perbankan dan BUMN. Sejumlah pihak yang turut mendukung kegiatan di antaranya Pupuk Indonesia, Bank BRI, dan BNI.

Mengusung semangat satu koperasi sejuta peluang, forum ini menjadi ruang konsolidasi untuk memperkuat kelembagaan koperasi, memperluas jaringan pemasaran, meningkatkan kualitas produk, serta membangun kolaborasi antarkoperasi dalam menghadapi tantangan sektor pangan nasional.

Salah satu agenda penting dalam kegiatan tersebut adalah penyerahan fasilitasi branding produk beras koperasi lokal kepada lima koperasi penerima. Program ini diharapkan mampu meningkatkan identitas produk, memperkuat daya saing, serta membuka akses pemasaran yang lebih luas bagi beras produksi koperasi daerah.

Dalam kesempatan tersebut, juga disampaikan harapan agar Karawang kembali menjadi lumbung beras yang tidak hanya unggul dalam produksi, tetapi juga mampu memberikan kesejahteraan nyata bagi petani. Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih maupun jaringan ritel di Kabupaten Karawang diharapkan dapat menjadi ruang pemasaran bagi produk-produk lokal berkualitas.

Namun, penguatan koperasi tidak cukup hanya melalui kegiatan seremonial, bantuan fasilitas, maupun peluncuran program. Dibutuhkan tata kelola yang profesional, transparansi, akses permodalan, kepastian pasar, serta pendampingan berkelanjutan agar koperasi benar-benar menjadi kekuatan ekonomi masyarakat.

Karawang memiliki potensi pertanian yang besar. Karena itu, momentum kehadiran Menteri dan Wakil Menteri Koperasi harus mampu ditindaklanjuti dengan program konkret yang menyentuh kebutuhan petani. Jangan sampai petani hanya menjadi produsen bahan pangan, sementara nilai tambah dan keuntungan terbesar justru dinikmati mata rantai perdagangan lainnya.

Melalui Rapat Umum Nasional Koperasi Beras 2026, diharapkan lahir komitmen bersama untuk menjadikan koperasi sebagai penggerak ekonomi petani, memperkuat ketahanan pangan, dan membuka peluang usaha yang lebih luas. Sebab, keberhasilan koperasi bukan sekadar dilihat dari banyaknya program yang dilaksanakan, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan anggota koperasi dan masyarakat.

Mets Noor | red

Kamis, 19 November 2026

Ribuan Pendukung Padati Kampanye Akbar Regy Nomor Urut 5, Siap Bawa Perubahan untuk Desa Duren

*Ribuan Pendukung Padati Kampanye Akbar Regy Nomor Urut 5, Siap Bawa Perubahan untuk Desa Duren*
KARAWANG,  – [ pena exspres.com ] Suasana kampanye akbar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, berlangsung meriah. Ribuan pendukung dan simpatisan memadati kegiatan kampanye akbar calon kepala desa nomor urut 5, Regy.

Dalam kesempatan tersebut, Regy menyampaikan visi dan misi serta komitmennya kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya membangun Desa Duren agar semakin maju, berkembang, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh warga.
Antusiasme masyarakat yang hadir menunjukkan besarnya harapan terhadap sosok Regy untuk melanjutkan pembangunan dan pengabdian di Desa Duren.

Sejumlah masyarakat berharap Regy dapat memimpin Desa Duren menggantikan ayahnya yang selama ini telah lama mengabdikan diri dan dinilai memiliki kontribusi nyata dalam berbagai aspek pembangunan desa.
Menurut harapan masyarakat, pengalaman pengabdian keluarga tersebut diharapkan dapat menjadi bekal bagi Regy untuk meneruskan program-program positif sekaligus menghadirkan inovasi dan perubahan yang lebih baik bagi masyarakat.

Regy sendiri dikenal sebagai sosok calon kepala desa dari kalangan generasi muda yang membawa semangat, komitmen, dan integritas. Kehadirannya diharapkan mampu menjadi energi baru dalam mendorong kemajuan Desa Duren.
Dengan semangat kebersamaan dan dukungan masyarakat, Regy membawa harapan untuk mewujudkan pemerintahan desa yang lebih baik, transparan, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Regy, calon kepala desa nomor urut 5, menjadi salah satu sosok muda yang diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masa depan Desa Duren.Regy merupakan sosok calon kepala desa dari kalangan generasi muda yang memiliki komitmen dan integritas. Ia hadir dengan semangat pengabdian untuk Desa Duren, membawa harapan baru bagi masyarakat serta meneruskan perjuangan dan pengabdian ayahnya dalam membangun desa.”

Mets Noor| red*

Ribuan Massa Padati Kampanye Rustami Harja (RT) Nomor 3, Dukungan Menguat Menuju Kursi Kepala Desa Cengkong


KARAWANG — [ pena exspres.com ] Suasana kampanye Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Cengkong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, berlangsung meriah. Ribuan massa pendukung menyambut kampanye calon kepala desa nomor urut 3, Rustami Harja, yang akrab disapa RT. Antusiasme massa terlihat sejak kegiatan dimulai hingga rombongan tiba di titik akhir kampanye, lapangan sepak bola Desa Cengkong.

Kampanye yang berlangsung dengan penuh semangat tersebut diawali dengan berkeliling ke sejumlah wilayah Desa Cengkong sejak pagi hari. Kehadiran Rustami bersama tim dan para pendukungnya menjadi gambaran besarnya antusiasme masyarakat dalam menyambut pesta demokrasi tingkat desa. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung lancar, aman, dan kondusif.

Di hadapan pendukungnya, Rustami menyampaikan harapan besar agar pada hari pencoblosan, 22 November 2026, dirinya mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk memimpin Desa Cengkong. Ia menegaskan bahwa pencalonannya bukan semata-mata untuk mengejar jabatan, melainkan sebagai bentuk perluasan pengabdian kepada masyarakat.

"Alhamdulillah, kegiatan dari pagi berkeliling wilayah Desa Cengkong sampai titik akhir di lapangan bola berjalan lancar dan kondusif. Harapan saya, pada 22 November 2026 nanti bisa terpilih menjadi kepala desa sesuai harapan masyarakat Desa Cengkong," ungkap Rustami.

Saat ditanya mengenai target perolehan suara, Rustami tidak ingin menyebutkan angka tertentu. Baginya, kemenangan bukan soal membanggakan jumlah suara sebelum pemungutan berlangsung, melainkan bagaimana mendapatkan kepercayaan masyarakat.

"Kami tidak menargetkan harus berapa ribu suara. Target kami menang. Kalau bicara angka, khawatir dianggap sombong. Yang terpenting adalah bagaimana mendapatkan kepercayaan masyarakat," tegasnya. Adapun jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Cengkong tercatat sebanyak 17.271 pemilih.

Rustami juga menjelaskan, keputusannya maju dalam kontestasi Pilkades bukan semata-mata keinginan pribadi, melainkan berawal dari dorongan masyarakat. Pengalaman pengabdiannya telah dimulai sejak 2011 sebagai Ketua RT dan dilanjutkan dengan menjadi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sejak 2016 hingga mengundurkan diri sebagai salah satu persyaratan pencalonan.

Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi bekal penting untuk memperluas pengabdian kepada masyarakat. Jika sebelumnya ruang lingkup pelayanan sebagai Ketua RT terbatas pada lingkungan tertentu dan PSM lebih berfokus pada bidang sosial, jabatan kepala desa memiliki tanggung jawab lebih luas dalam mengawal berbagai program pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah agar tepat sasaran.

Apabila diberikan amanah, Rustami menegaskan akan memprioritaskan pelayanan sosial dan mendekatkan pemerintahan desa dengan masyarakat tanpa sekat. Ia juga berkomitmen mengoptimalkan pelayanan administrasi agar lebih cepat, mudah, dan responsif terhadap kebutuhan warga. Di bidang pembangunan, ia menjanjikan pelaksanaan pembangunan secara merata dengan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku.

"Keinginan saya, tidak boleh ada batasan antara kepala desa dengan masyarakat. Saya ingin masyarakat mudah mendapatkan pelayanan, apa yang dibutuhkan harus kita layani dengan baik. Pembangunan juga harus merata sesuai aturan," ujarnya.

Lebih jauh, Rustami berharap Desa Cengkong ke depan menjadi desa yang lebih sejahtera, adil, dan transparan, khususnya dalam pengelolaan anggaran serta pelaksanaan program pemerintahan. Ia menegaskan, jabatan kepala desa bukan sekadar kedudukan, melainkan amanah untuk mengabdi dan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat.

Menjelang pencoblosan 22 November 2026, Rustami Harja nomor urut 3 mengajak seluruh masyarakat menjaga suasana demokrasi tetap aman, damai, dan kondusif. Ia berharap Pilkades Cengkong melahirkan pemimpin yang benar-benar mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat serta membawa desa menuju kehidupan yang lebih sejahtera, adil, dan transparan.

Mets Noor| red*

Ribuan Peserta Padati Kampanye Herman Nomor 3, Siap Lanjutkan Amanah Desa Kalihurip

KARAWANG — [ pena exspres.com ] Suasana kampanye calon Kepala Desa Kalihurip, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, berlangsung meriah pada Rabu (18/11/2026). Ribuan peserta mengikuti kegiatan kampanye Herman atau Jajang Herman, calon kepala desa nomor urut 3, yang mengusung semangat melanjutkan amanah masyarakat.

Dalam kampanye tersebut, Herman membawa slogan “Maju Bersama Desa Kalihurip” dengan tagline “Amanah, Merakyat, Kerja Nyata”. Pesan yang disampaikan menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pengabdian serta membangun Desa Kalihurip dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Di hadapan ribuan peserta, Herman menyampaikan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan amanah besar yang harus dijaga. Ia menegaskan bahwa kepemimpinan desa bukan semata-mata soal jabatan, melainkan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan dan memperjuangkan kebutuhan warga.

“Jika kembali diberikan amanah oleh masyarakat, saya ingin memastikan pelayanan kepada warga menjadi perhatian utama. Pemerintahan desa harus hadir untuk masyarakat, memberikan pelayanan yang cepat, terbuka, dan tidak mempersulit warga. Amanah ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” tegas Herman dalam kampanyenya.

Ia juga menekankan pentingnya pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Menurutnya, kemajuan desa tidak bisa hanya dilihat dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kualitas pelayanan, keterbukaan pemerintahan, serta keterlibatan warga dalam menentukan arah pembangunan.

Empat prinsip yang menjadi pesan kampanyenya meliputi melayani dengan hati, membangun dengan kerja nyata, transparan dan amanah, serta bersama warga untuk kemajuan. Prinsip tersebut menjadi bagian dari komitmen yang ditawarkan Herman kepada masyarakat Desa Kalihurip.

Kehadiran ribuan peserta dalam kegiatan kampanye tersebut menambah semarak suasana kontestasi Pilkades Kalihurip. Herman pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kebersamaan, menghormati perbedaan pilihan, serta menciptakan proses demokrasi desa yang aman, tertib, dan damai.

Melalui nomor urut 3, Herman membawa pesan “Siap Melanjutkan Amanah Warga Masyarakat Desa Kalihurip”. Ia menyatakan bahwa setiap kepercayaan yang diberikan masyarakat harus dijawab dengan tanggung jawab, transparansi, pelayanan, dan kerja nyata demi kemajuan desa.


Mets Noor| red

DPP AKPERSI DESAK BARESKRIM SEGERA PANGGIL SEKDES CIKUDA AA, TEMUAN DUGAAN PEMALSUAN TANDA TANGAN DAN ALIRAN DANA RP1,812 MILIAR DISOROTI

*DPP AKPERSI DESAK BARESKRIM SEGERA PANGGIL SEKDES CIKUDA AA, TEMUAN DUGAAN PEMALSUAN TANDA TANGAN DAN ALIRAN DANA RP1,812 MILIAR DISOROTI*
JAKARTA – [ pena exspres.com ] Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPP AKPERSI) mendesak Bareskrim Mabes Polri segera memanggil dan meminta klarifikasi Sekretaris Desa (Sekdes) Cikuda berinisial AA terkait dugaan penggelapan dana pembayaran lahan, indikasi gratifikasi, serta dugaan pemalsuan tanda tangan masyarakat dalam rangkaian transaksi dan pengurusan dokumen pertanahan di Desa Cikuda, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Desakan tersebut disampaikan menyusul hasil penelusuran informasi, investigasi awal, dan pengumpulan dokumen yang dilakukan DPP AKPERSI. Dalam penelusuran tersebut, organisasi ini mengaku menemukan sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum, terutama menyangkut keabsahan dokumen pertanahan, aliran dana pembayaran lahan, serta dugaan keterlibatan aparatur pemerintahan desa.

Sebagai tindak lanjut, DPP AKPERSI telah menyampaikan laporan resmi kepada Bareskrim Mabes Polri melalui surat Nomor 073/DPP/AKPERSI/XI/2026 tertanggal 1 November 2026.

Laporan tersebut diserahkan pada Rabu, 4 November 2026, oleh Yulius Bria, C.BJ., C.EJ., selaku Ketua Divisi Investigasi, Intelijen & Monitoring DPP AKPERSI.

Penyerahan laporan dibuktikan dengan dokumen surat yang telah dibubuhi cap penerimaan Bareskrim Polri, disertai pencatatan tanggal penerimaan 4 November 2026 dan tanda tangan atau paraf penerima.

Surat tersebut ditujukan kepada Kapolri melalui Kepala Bareskrim Polri, dengan perhatian kepada pejabat terkait di lingkungan Bareskrim Mabes Polri.

TEMUAN DUGAAN PEMALSUAN TANDA TANGAN MASYARAKAT JADI PERHATIAN SERIUS

Salah satu temuan awal yang menjadi perhatian DPP AKPERSI dalam penelusuran di lapangan adalah adanya indikasi dugaan pemalsuan tanda tangan masyarakat pada dokumen yang berkaitan dengan persoalan pertanahan di Desa Cikuda.

Temuan tersebut menjadi persoalan serius karena keabsahan tanda tangan merupakan bagian penting dalam memastikan persetujuan, keterlibatan, dan keabsahan suatu dokumen dalam proses transaksi maupun administrasi pertanahan.

DPP AKPERSI meminta Bareskrim Mabes Polri menelusuri secara menyeluruh dokumen-dokumen yang dipersoalkan, termasuk memastikan apakah tanda tangan yang tercantum benar-benar dibuat atau disetujui oleh masyarakat yang namanya tertera dalam dokumen tersebut.

Pemeriksaan diharapkan mencakup:

1. Identifikasi dokumen yang diduga memuat tanda tangan tidak sah.
2. Klarifikasi langsung kepada masyarakat yang namanya tercantum dalam dokumen.
3. Pemeriksaan terhadap pihak yang membuat, menggunakan, mengajukan, atau mengurus dokumen tersebut.
4. Pencocokan tanda tangan yang dipersoalkan dengan spesimen tanda tangan pembanding yang sah.
5. Pemeriksaan laboratorium forensik terhadap dokumen asli apabila diperlukan.
6. Penelusuran pihak yang mengetahui, terlibat, atau memperoleh manfaat dari penggunaan dokumen tersebut.

DPP AKPERSI menilai, apabila dugaan pemalsuan tersebut terbukti berdasarkan pemeriksaan forensik dan alat bukti yang sah, maka persoalan tersebut dapat mengarah pada dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau tindak pidana lainnya sesuai ketentuan hukum.

Organisasi ini juga meminta agar masyarakat yang merasa tanda tangannya digunakan tanpa persetujuan memperoleh ruang untuk memberikan keterangan secara langsung kepada penyidik.

SEKDES AA DIMINTA SEGERA DIPANGGIL DAN DIMINTAI KLARIFIKASI

Dugaan keterkaitan Sekdes Cikuda berinisial AA menjadi salah satu fokus utama laporan DPP AKPERSI kepada Bareskrim Mabes Polri.

DPP AKPERSI secara tegas mendesak penyidik segera memanggil dan meminta klarifikasi AA untuk menjelaskan dugaan perannya dalam rangkaian transaksi pembayaran lahan dan pengurusan dokumen pertanahan di wilayah Desa Cikuda.

Pemanggilan tersebut dinilai penting untuk memperoleh kejelasan mengenai kemungkinan keterlibatan yang bersangkutan dalam proses penerimaan, penitipan, penyerahan, pengelolaan, maupun pendistribusian dana pembayaran lahan.

Selain itu, terdapat sejumlah hal yang perlu diklarifikasi, antara lain:

1. Apakah AA pernah menerima, menyimpan, atau menguasai dana pembayaran lahan yang menjadi objek laporan?
2. Apakah terdapat uang yang dititipkan kepada AA untuk diteruskan kepada pemilik atau pihak yang berhak atas tanah?
3. Apakah AA menerima komisi, fee, hadiah, atau bentuk keuntungan lainnya dalam proses transaksi maupun pengurusan SPH?
4. Apakah AA memiliki keterlibatan dalam pembuatan, penerbitan, penandatanganan, atau fasilitasi dokumen pertanahan?
5. Apakah AA mengetahui adanya tanda tangan masyarakat yang dipersoalkan dalam dokumen pertanahan?
6. Apakah AA mengetahui proses pembuatan dan penggunaan dokumen yang diduga memuat tanda tangan tidak sah?
7. Apakah terdapat hubungan antara keterangan AA dalam perkara pertanahan sebelumnya dengan dokumen dan transaksi yang sekarang dilaporkan?

DPP AKPERSI meminta agar pemeriksaan terhadap AA dilakukan berdasarkan dokumen, keterangan saksi, dan alat bukti yang sah.

Desakan pemanggilan tersebut bukan merupakan penetapan kesalahan ataupun pernyataan bahwa AA telah terbukti melakukan tindak pidana. Langkah tersebut dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan memastikan seluruh pihak yang memiliki informasi relevan dapat memberikan keterangan kepada penyidik.

DUA KUITANSI PEMBAYARAN MENCAPAI RP1,812 MILIAR

Dalam laporan yang disampaikan kepada Bareskrim, DPP AKPERSI turut melampirkan dua dokumen pembayaran yang mencantumkan pihak pemberi uang berinisial D.M.

Dokumen pertama berupa kuitansi Nomor 063/XII/2023/AKP tertanggal 15 Mei 2023 dengan nominal Rp360.420.000. Pembayaran tersebut disebut berkaitan dengan Surat Pernyataan Hak (SPH) atas lahan seluas 18.021 meter persegi di Desa Cikuda.

Dokumen kedua berupa kuitansi tanpa nomor tertanggal 26 September 2023 dengan nominal Rp1.451.580.000. Pembayaran tersebut disebut berkaitan dengan lahan di Blok Cinangsi Peral 21 seluas 48.386 meter persegi.

Jika dijumlahkan, kedua dokumen tersebut mencatat nominal pembayaran sebesar Rp1.812.000.000 dengan total luas lahan mencapai 66.407 meter persegi.

Besarnya nominal pembayaran tersebut menjadi salah satu dasar permintaan DPP AKPERSI agar penyidik menelusuri aliran dana secara menyeluruh.

Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan siapa penerima langsung maupun melalui perantara, apakah dana benar-benar diserahkan kepada pemilik atau pihak yang berhak, serta apakah terdapat selisih antara nominal yang dibayarkan, diterima, dan dipertanggungjawabkan.

DPP AKPERSI menegaskan bahwa angka Rp1,812 miliar merupakan akumulasi nominal yang tercantum dalam dua dokumen pembayaran, bukan penetapan kerugian ataupun kesimpulan bahwa tindak pidana penggelapan telah terbukti.

DOKUMEN KOMITMEN FEE RP30 RIBU DAN RP5 RIBU PER METER PERSEGI TURUT DISOROTI

Selain dua dokumen pembayaran, DPP AKPERSI juga memperoleh dokumen berjudul "Surat Perjanjian Komitmen Fee atas Mediasi Jual/Beli Tanah Desa Cikuda, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor".

Dalam dokumen tersebut tercantum dua pihak berinisial D.M. dan A.

Dokumen itu memuat komitmen fee sebesar Rp30.000 per meter persegi, termasuk untuk pihak-pihak yang terlibat dalam proses lapangan dan mediasi, serta Rp5.000 per meter persegi untuk SPH yang telah diselesaikan.

Luas transaksi yang disebutkan dalam dokumen tersebut mencapai 11 hektare.

Keberadaan dokumen komitmen fee itu menjadi materi yang diminta untuk diperiksa lebih lanjut, khususnya mengenai dasar pemberian, realisasi pembayaran, pihak penerima, mekanisme pembagian, serta pekerjaan atau jasa yang menjadi dasar pembayaran.

DPP AKPERSI meminta penyidik memastikan apakah pembayaran tersebut merupakan imbalan jasa yang sah atau terdapat indikasi pemberian uang maupun keuntungan yang berkaitan dengan kewenangan jabatan aparatur pemerintahan.

DUGAAN GRATIFIKASI DAN PENGGELAPAN DANA DIMINTA DIUSUT MENYELURUH

DPP AKPERSI meminta Bareskrim Polri mendalami kemungkinan adanya penguasaan dana pembayaran tanah yang tidak diserahkan kepada pihak yang berhak atau digunakan tidak sesuai dengan tujuan transaksi.

Selain itu, penyidik diminta menelusuri kemungkinan adanya pemberian uang, komisi, hadiah, atau bentuk keuntungan lain kepada aparatur pemerintahan yang berkaitan dengan jabatan dan kewenangannya.

Menurut DPP AKPERSI, pemeriksaan harus dilakukan dengan menguji unsur hukum masing-masing dugaan, termasuk kepemilikan dana, dasar penguasaan, tujuan pemberian, status pihak penerima, serta hubungan pemberian dengan kewenangan jabatan.

Apabila ditemukan indikasi tindak pidana korupsi, DPP AKPERSI meminta agar aspek tersebut dikoordinasikan dengan Kortastipidkor Polri sesuai kewenangannya.

BLOK CINANGSI PERAL 21 DIMINTA DICOCOКKAN DENGAN SENGKETA LAHAN ANANDAYA HOME RESORT

Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah informasi mengenai kesesuaian lokasi lahan di Blok Cinangsi Peral 21 seluas 48.386 meter persegi dengan informasi sengketa tanah yang berkaitan dengan proyek Anandaya Home Resort dan PT Anugerah Kreasi Propertama.

DPP AKPERSI meminta penyidik memastikan apakah bidang tanah yang tercantum dalam kuitansi pembayaran tanggal 26 September 2023 memiliki hubungan fisik maupun hukum dengan objek sengketa proyek tersebut.

Pemeriksaan diharapkan mencakup peta bidang, koordinat, batas tanah, luas, riwayat kepemilikan, dokumen peralihan hak, serta pihak-pihak yang menguasai dan memanfaatkan lahan.

Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya hubungan hukum atau transaksi dengan PT Anugerah Kreasi Propertama, DPP AKPERSI meminta penyidik melakukan klarifikasi kepada pihak perusahaan.

Pencantuman nama perusahaan tersebut merupakan bagian dari permintaan penelusuran hubungan hukum atas objek tanah, bukan tuduhan bahwa perusahaan telah melakukan tindak pidana.

YULIUS BRIA: SELURUH TEMUAN HARUS MENDAPATKAN KEJELASAN

Ketua Divisi Investigasi, Intelijen & Monitoring DPP AKPERSI, Yulius Bria, C.BJ., C.EJ., menyampaikan laporan tersebut sebagai tindak lanjut penelusuran informasi, investigasi awal, dan pengumpulan dokumen organisasi.

DPP AKPERSI meminta agar temuan mengenai dugaan pemalsuan tanda tangan masyarakat tidak diabaikan dan mendapatkan pemeriksaan khusus dari aparat penegak hukum.

Organisasi tersebut juga meminta agar pemeriksaan terhadap Sekdes AA segera dilakukan guna memperoleh penjelasan mengenai informasi dan dokumen yang menjadi materi laporan.

DPP AKPERSI menyatakan siap menyerahkan dokumen tambahan, menghadirkan masyarakat yang memiliki keterangan relevan, serta memberikan informasi pendukung apabila dibutuhkan oleh penyidik sesuai ketentuan hukum.

RINO TRIYONO: BARESKRIM HARUS BERTINDAK OBJEKTIF DAN TIDAK TEBANG PILIH

Ketua Umum DPP AKPERSI, Rino Triyono, S.Kom., S.H., C.IJ., C.EJ., C.BJ., CFLE., C.ILJ., menegaskan bahwa pelaporan tersebut merupakan bentuk partisipasi organisasi dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan masyarakat.

DPP AKPERSI meminta Bareskrim Mabes Polri segera menindaklanjuti laporan, memanggil Sekdes Cikuda berinisial AA untuk dimintai klarifikasi, serta menelusuri seluruh pihak yang memiliki hubungan dengan transaksi dan pengurusan dokumen pertanahan tersebut.

Menurut Rino, persoalan yang dilaporkan tidak boleh hanya dilihat dari sisi administrasi. Penelusuran juga harus menjangkau keabsahan dokumen, dugaan penggunaan tanda tangan masyarakat tanpa persetujuan, aliran dana pembayaran lahan, serta pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari transaksi.

DPP AKPERSI tidak bermaksud menyerang, mendiskreditkan, ataupun mendahului proses hukum terhadap individu maupun badan usaha tertentu.

Namun, setiap temuan yang memiliki dasar informasi dan dokumen pendukung patut mendapatkan perhatian dan pemeriksaan secara profesional.

DPP AKPERSI berharap aparat penegak hukum bertindak objektif, transparan, akuntabel, dan tidak tebang pilih. Apabila ditemukan bukti yang memenuhi unsur tindak pidana, proses hukum harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

DPP AKPERSI MINTA KEJELASAN HUKUM BAGI MASYARAKAT

Dengan adanya bukti penerimaan surat Bareskrim Polri pada 4 November 2026, DPP AKPERSI berharap laporan tersebut segera mendapatkan penelaahan dan tindak lanjut sesuai prosedur.

Organisasi tersebut meminta agar pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari keabsahan dokumen pertanahan, dugaan pemalsuan tanda tangan masyarakat, aliran dana pembayaran lahan, dokumen komitmen fee, hingga kemungkinan adanya pemberian keuntungan yang berkaitan dengan kewenangan jabatan.

DPP AKPERSI juga meminta koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk memperoleh data resmi mengenai riwayat hak, pemegang hak, peralihan hak, peta bidang, dan dokumen pertanahan yang relevan.

DPP AKPERSI mendesak Bareskrim Mabes Polri segera memanggil Sekdes Cikuda berinisial AA, memeriksa dugaan pemalsuan tanda tangan masyarakat, serta menelusuri aliran dana pembayaran lahan yang tercatat mencapai Rp1,812 miliar.

Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, menjawab pertanyaan masyarakat, serta memastikan bahwa seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan persoalan tersebut dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Rilis DPP AKPERSI
Mets Noor

Rabu, 18 November 2026

TERGIUR GAJI BESAR, PEKERJA MIGRAN DIDUGA JADI KORBAN TPPO: POLRESTA KARAWANG AMANKAN TERSANGKA DAN SITA 19 PASPOR

KARAWANG — [ pena exspres.com ] Janji pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji besar kembali menyisakan persoalan serius. Seorang warga Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang, diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) setelah diberangkatkan bekerja ke Qatar dengan kondisi pekerjaan yang jauh dari kesepakatan awal.

Kasus tersebut diungkap Polres Kota (Polresta) Karawang dalam konferensi pers, Rabu (18/11/2026). Pengungkapan perkara ini disampaikan langsung oleh Kapolresta Karawang saat press release, Kombes Pol. Mario Prahatinto, S.H., S.I.K., M.Si. Dalam keterangannya, ia menjelaskan bahwa pengungkapan tersebut berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/1319/XI/2026 tertanggal 14 November 2026.

Peristiwa bermula ketika pelapor berinisial A (48), warga Kecamatan Lemahabang, memperoleh informasi dari seorang saksi berinisial ES mengenai peluang bekerja di luar negeri dengan tawaran gaji yang menjanjikan. Tergiur kesempatan tersebut, korban akhirnya berangkat menuju Qatar pada Jumat, 17 Juli 2026.

Namun, kenyataan yang dihadapi korban di negara tujuan justru jauh berbeda dari janji awal. Korban disebut harus bekerja dengan jam kerja yang nyaris 24 jam dan tidak menentu, sementara upah yang diterima hanya sekitar Rp5 juta per bulan. Kondisi tersebut memperlihatkan dugaan ketidaksesuaian serius antara penawaran pekerjaan dan kenyataan yang dialami pekerja.

Situasi semakin memburuk ketika korban jatuh sakit. Selama kurang lebih dua bulan, korban ditampung di agensi di Qatar sebelum akhirnya dipulangkan ke Indonesia. Korban tiba di Tanah Air pada 18 Oktober 2026. Persoalan kemudian berlanjut ketika korban dijemput oleh tersangka di pintu keluar Tol Karawang Barat. Pada kesempatan itu, dokumen penting milik korban berupa paspor dan tiket pesawat diduga diambil alih oleh tersangka.

Merasa dirugikan atas kejadian tersebut, korban kemudian melaporkannya kepada pihak kepolisian. Menindaklanjuti laporan itu, penyidik melakukan serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan terhadap 55 saksi hingga akhirnya mengamankan seorang tersangka berinisial NN (32), warga Kecamatan Lemahabang.

Dari hasil pengungkapan, polisi turut menyita 19 paspor yang pemilik serta keterkaitannya dengan perkara masih dalam proses pendalaman, satu unit mobil Honda Mobilio warna putih, dan satu unit mobil Hyundai warna merah. Temuan 19 paspor tersebut menjadi bagian penting yang perlu ditelusuri lebih jauh untuk memastikan apakah perkara ini hanya melibatkan satu korban atau terdapat dugaan korban lain.

Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, serta Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Tersangka terancam pidana penjara 5 hingga 10 tahun.

Pengungkapan ini sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan ke luar negeri tanpa memastikan legalitas perekrut, perusahaan penempatan, kontrak kerja, serta dokumen keberangkatan. Kapolresta Karawang, Kombes Pol. Mario Prahatinto, S.H., S.I.K., M.Si., menegaskan melalui pengungkapan perkara ini bahwa penyidikan masih terus dikembangkan, termasuk menelusuri asal-usul 19 paspor dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Publik kini menanti pengembangan penyidikan agar seluruh pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Mets Noor | red

Kampanye Bahagia H. Halim Topan Nomor Urut 3, Pelayanan Cepat Jadi Prioritas


KARAWANG — [ pena exspres.com ] Kontestasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, semakin menunjukkan dinamikanya. Pada Rabu (18/11/2026), H. Halim Topan, calon kepala desa Wadas nomor urut 3, menggelar kampanye dengan mengusung suasana bahagia dan semangat kebersamaan yang di ikuti ribuan simpatisan


Kegiatan kampanye berlangsung meriah dengan kehadiran komedian Azis Gagap yang turut menghibur masyarakat. Kehadirannya menambah semarak suasana sekaligus menghadirkan hiburan bagi warga yang mengikuti kegiatan tersebut.

Di tengah kemeriahan acara, H. Halim Topan menegaskan bahwa pelayanan masyarakat harus menjadi prioritas utama apabila dirinya diberikan kepercayaan untuk memimpin Desa Wadas. Ia menginginkan pelayanan yang cepat, mudah, responsif, dan tidak berbelit-belit.

Menurutnya, masyarakat tidak boleh dipersulit ketika membutuhkan pelayanan pemerintahan desa. Bahkan, pelayanan yang dapat diselesaikan tanpa memerlukan anggaran khusus harus tetap diberikan secara maksimal, karena melayani masyarakat merupakan kewajiban pemerintah desa, bukan semata-mata bergantung pada ketersediaan anggaran.

Ia juga menekankan pentingnya kepala desa yang mudah ditemui, terbuka terhadap keluhan warga, serta cepat merespons berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Baginya, jabatan kepala desa bukan sekadar kedudukan, melainkan amanah dan tanggung jawab untuk kepentingan seluruh warga.

Selain pelayanan publik, perhatian terhadap pembangunan desa, pemerataan kepentingan masyarakat, pemberdayaan pemuda, serta penguatan kegiatan sosial kemasyarakatan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Pemerintahan desa harus mampu hadir dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

H. Halim Topan juga mengajak masyarakat agar menjadikan Pilkades sebagai pesta demokrasi yang menggembirakan, bukan sumber perpecahan. Perbedaan pilihan harus tetap dihormati, sebab setelah kontestasi berakhir, seluruh warga tetap merupakan satu keluarga besar Desa Wadas.

Melalui kampanye bahagia tersebut, H. Halim Topan dengan nomor urut 3 menyampaikan komitmennya untuk mengedepankan pelayanan, keterbukaan, dan tanggung jawab apabila dipercaya memimpin Desa Wadas. Semangat demokrasi yang aman, tertib, dan menjunjung tinggi persaudaraan diharapkan tetap menjadi landasan seluruh masyarakat.

Mets Noor| red

Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done