"Abdul Gofur Tantang Wadas Berbenah: Koperasi, BUMDes, Lapangan Kerja hingga Pemerintahan Transparan
KARAWANG —[ pena exspres ] Persoalan kesejahteraan masyarakat, akses permodalan, belum optimalnya potensi ekonomi desa, hingga peluang kerja bagi warga menjadi sejumlah isu yang disoroti Abdul Gofur, salah satu calon Kepala Desa Wadas.
Tokoh pemuda Wadas tersebut menawarkan gagasan perubahan dengan menempatkan kesejahteraan masyarakat dan pembenahan tata kelola pemerintahan desa sebagai bagian utama dari visi yang ingin dibawanya.
Bagi Abdul Gofur, pembangunan Desa Wadas tidak boleh hanya berhenti pada pembangunan infrastruktur. Desa, menurutnya, harus mampu menghadirkan kekuatan ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia pun mempertanyakan bagaimana potensi ekonomi desa dapat dikembangkan agar manfaatnya tidak hanya terlihat dalam laporan administratif, tetapi benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk peluang usaha, akses permodalan, peningkatan pendapatan, dan kesempatan kerja.
“Desa jangan hanya menjadi tempat masyarakat tinggal. Desa harus menjadi tempat masyarakat bisa tumbuh, bekerja, berusaha, dan meningkatkan kesejahteraannya,” ujar Abdul Gofur.
Koperasi Desa, Alternatif bagi Warga yang Membutuhkan Modal
Salah satu gagasan yang ditawarkan Abdul Gofur adalah membangun dan mengembangkan koperasi desa yang sehat, profesional, serta memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.
Ia menilai akses permodalan menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pelaku usaha kecil. Karena itu, pemerintah desa perlu memikirkan mekanisme pembiayaan yang lebih aman dan terjangkau bagi masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
Gagasan tersebut juga dikaitkan dengan kekhawatirannya terhadap praktik pinjaman informal dengan beban bunga yang dapat memberatkan masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat yang sedang membutuhkan modal justru masuk ke dalam persoalan utang yang semakin berat. Desa harus hadir memberikan alternatif melalui koperasi yang sehat, transparan, dan benar-benar berpihak pada kepentingan ekonomi masyarakat,” katanya.
Menurut Abdul Gofur, koperasi juga tidak boleh sekadar dibentuk untuk memenuhi persyaratan administratif. Koperasi harus memiliki usaha yang jelas, tata kelola profesional, pengawasan yang baik, serta mekanisme pertanggungjawaban kepada anggota dan masyarakat.
BUMDes Jangan Sekadar Ada, Harus Terasa Manfaatnya
Sorotan lainnya diarahkan pada BUMDes.
Abdul Gofur berpandangan bahwa keberadaan BUMDes harus dapat memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian desa. Karena itu, ia mendorong evaluasi terhadap potensi dan model usaha BUMDes agar tidak berhenti sebagai lembaga yang secara administratif ada, tetapi memiliki aktivitas ekonomi yang produktif.
“BUMDes jangan hanya ada namanya. Pertanyaannya sederhana: apa manfaatnya bagi masyarakat? Seberapa besar kontribusinya terhadap ekonomi warga? Kalau ada potensi desa, mengapa tidak kita kelola secara maksimal dan profesional?” ujarnya.
Ia menilai pengelolaan BUMDes perlu dilakukan secara terbuka dengan melibatkan masyarakat serta memperhatikan potensi lokal. Hasil usaha yang diperoleh juga diharapkan dapat memberikan dampak lebih luas bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa Wadas.
KIIC Jangan Hanya Dekat Secara Geografis
Isu lapangan kerja juga menjadi perhatian serius Abdul Gofur.
Dengan keberadaan kawasan industri KIIC, ia melihat terdapat peluang yang perlu dihubungkan secara lebih sistematis dengan masyarakat Desa Wadas, khususnya generasi muda.
Menurutnya, keberadaan kawasan industri seharusnya dapat menjadi salah satu peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar apabila masyarakat memiliki kompetensi dan akses informasi yang memadai.
“Kawasan industri ada dan berkembang. Pertanyaannya, sejauh mana warga Wadas mendapatkan kesempatan dari perkembangan tersebut? Jangan sampai masyarakat hanya melihat pertumbuhan industri dari kejauhan, sementara peluang pekerjaannya justru dinikmati pihak lain,” kata Abdul Gofur.
Karena itu, ia mendorong pemerintah desa membangun komunikasi dengan dunia industri sekaligus menyiapkan masyarakat melalui pelatihan keterampilan, pendataan pencari kerja, penyebaran informasi lowongan, dan peningkatan kompetensi generasi muda.
Baginya, pemerintah desa dapat mengambil posisi sebagai jembatan antara masyarakat dan dunia usaha, bukan sekadar sebagai penyelenggara administrasi pemerintahan.
Abdul Gofur Soroti Transparansi Pemerintahan Desa
Selain ekonomi, Abdul Gofur juga membawa isu pemerintahan yang bersih, terbuka, dan transparan.
Ia menilai masyarakat perlu memperoleh ruang yang cukup untuk mengetahui arah pembangunan desa, program yang dijalankan, serta penggunaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Masyarakat jangan hanya dilibatkan ketika ada kegiatan. Masyarakat harus mengetahui arah pembangunan desanya. Pemerintahan desa harus terbuka, karena uang dan program yang dikelola pemerintah pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” tegasnya.
Menurut Abdul Gofur, transparansi bukan sekadar memasang papan informasi atau menyampaikan laporan administratif. Transparansi, katanya, harus menjadi bagian dari budaya pemerintahan sehingga masyarakat memiliki ruang untuk bertanya, memberikan masukan, dan melakukan pengawasan sesuai mekanisme yang tersedia.
Kritik untuk Membuka Ruang Perubahan
Sebagai tokoh pemuda Wadas, Abdul Gofur mengatakan kritik yang disampaikannya terhadap tata kelola pemerintahan desa bukan dimaksudkan untuk mempertentangkan masyarakat.
Sebaliknya, ia ingin menjadikan berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat sebagai bahan evaluasi dan diskusi mengenai arah masa depan Desa Wadas.
Ia menilai perbedaan pandangan dalam kontestasi kepala desa merupakan bagian dari proses demokrasi di tingkat desa.
“Kritik bukan berarti permusuhan. Kritik adalah cara kita melihat apa yang masih kurang dan apa yang harus diperbaiki. Kalau ada persoalan di desa, jangan ditutup-tutupi. Kita harus berani membicarakannya dan mencari solusi bersama,” ungkapnya.
Abdul Gofur juga menekankan pentingnya melibatkan berbagai kelompok masyarakat dalam pembangunan, mulai dari pemuda, perempuan, pelaku UMKM, tokoh masyarakat, kelompok sosial, hingga warga yang selama ini mungkin belum banyak terlibat dalam proses pembangunan desa.
Wadas Butuh Pemerintahan yang Hadir, Bukan Sekadar Berjalan
Ia berharap momentum pemilihan kepala desa dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk membandingkan berbagai gagasan mengenai masa depan Wadas.
Menurut Abdul Gofur, ukuran keberhasilan pemerintahan desa pada akhirnya bukan hanya seberapa banyak program yang dilaksanakan, tetapi seberapa jauh program tersebut memberikan perubahan terhadap kehidupan masyarakat.
“Kita ingin Wadas memiliki pemerintahan yang hadir. Pemerintahan yang mendengar masyarakat, membuka informasi, memperkuat ekonomi warga, mendukung usaha kecil, mengembangkan BUMDes, membuka akses kerja bagi generasi muda, dan memastikan pembangunan memberikan manfaat seluas-luasnya,” katanya.
Ia pun mengajak masyarakat Wadas melihat kontestasi kepala desa bukan semata-mata sebagai pertarungan antarcalon, melainkan sebagai kesempatan untuk menentukan gagasan dan arah pembangunan desa ke depan.
“Wadas tidak kekurangan potensi. Yang dibutuhkan adalah kemauan untuk mengelolanya dengan baik, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Desa harus maju bukan hanya di atas kertas, tetapi harus benar-benar dirasakan oleh warganya,” pungkas Abdul Gofur.
Mets Noor