*120 ANGGOTA DPR DOBRAK MEJA! Hak Menyatakan Pendapat untuk Pemberhentian Gibran Resmi Diajukan!*
JAKARTA [ pena exspres.com ]- Gedung Parlemen Senayan memanas! Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Rabu (11/11/2026). Usulan ini menjadi pintu awal konstitusional yang bisa bermuara pada pemberhentian Gibran sebagai Wakil Presiden RI.
Usulan tersebut diterima langsung oleh pimpinan DPR, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurizal dari PKB, dalam pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan. Saan menegaskan jumlah pengusul sudah jauh melampaui syarat minimal. "Total 120 anggota dari 8 fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat," kata Saan. Syarat minimal pengusulan HMP sendiri hanya 25 anggota DPR dari lebih dari satu fraksi.
Rinciannya sangat tajam: PKS menjadi penyumbang terbesar dengan 28 anggota, disusul NasDem 19 orang, PKB 18 orang, Demokrat 18 orang, PDIP 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, dan PAN 1 orang. Artinya, dukungan ini bukan lagi suara satu partai, melainkan gerakan lintas fraksi yang merobek sekat koalisi dan oposisi.
Para pengusul menilai persoalan ini harus ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional. Anggota DPR Fraksi PKB Muhammad Khozin menyebut HMP diajukan terkait dugaan perbuatan tercela atau kemungkinan tidak lagi terpenuhinya persyaratan sebagai Wakil Presiden. Usulan ini mengacu pada Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3 dan Pasal 7A serta 7B UUD 1945.
Pangkal persoalannya adalah polemik dokumen pendidikan Gibran sebagai calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024. Polemik menguat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) memutus persoalan dokumen pendidikan tersebut. MK dalam putusannya menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.
Namun, publik harus paham: HMP ini BUKAN vonis pemberhentian! Usulan ini baru akan dibawa ke rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk dijadwalkan dibacakan dalam rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026). Untuk bisa lanjut, HMP harus memperoleh persetujuan dalam rapat paripurna yang dihadiri sedikitnya dua pertiga dari jumlah anggota DPR.
Jika disetujui DPR, prosesnya masih panjang dan berlapis. DPR akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang bekerja maksimal 60 hari, kemudian pendapat DPR itu harus diuji di Mahkamah Konstitusi. Jika MK menyatakan pendapat DPR terbukti, barulah DPR meneruskan usul pemberhentian kepada MPR untuk diputuskan dalam sidang paripurna MPR. Keputusan akhir ada di MPR, bukan di DPR semata.
Situasi semakin dramatis karena sehari sebelumnya, Selasa (10/11/2026), Istana membenarkan Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Kini, dua jalur berjalan bersamaan: jalur pengunduran diri dan jalur pemakzulan lewat HMP. Besok, Kamis (12/11/2026), rapat paripurna akan menjadi penentu awal: apakah DPR berani melangkah lebih jauh, atau wacana ini berhenti di meja Bamus. Rakyat kini menanti, apakah DPR benar-benar berdiri di atas konstitusi, atau sekadar main sandiwara politik!
Mets Noor