17 Temuan BPK, 38 Rekomendasi Menggantung! LSM KOMPI Tantang Transparansi PT Pupuk Kujang, Kejari Karawang Bersiap Diuji - PENA EXSPRES

Selasa, 03 November 2026

17 Temuan BPK, 38 Rekomendasi Menggantung! LSM KOMPI Tantang Transparansi PT Pupuk Kujang, Kejari Karawang Bersiap Diuji

17 Temuan BPK, 38 Rekomendasi Menggantung! LSM KOMPI Tantang Transparansi PT Pupuk Kujang, Kejari Karawang Bersiap Diuji
KARAWANG — Ada apa sebenarnya dengan tata kelola PT Pupuk Kujang? Ketika Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mencatat 17 temuan pemeriksaan dengan 38 rekomendasi yang belum diselesaikan hingga Semester II Tahun 2025, publik tentu tidak cukup hanya disuguhi penjelasan normatif. Ada tanggung jawab yang harus dijelaskan, ada persoalan yang harus dituntaskan, dan ada kepentingan negara yang tidak boleh dipertaruhkan.

Lebih mengusik perhatian, sejumlah persoalan dalam hasil pemeriksaan tersebut menyangkut nilai miliaran rupiah. Mulai dari pembayaran tunjangan penghargaan masa bakti karyawan lebih dari Rp10 miliar, selisih perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) sejumlah jenis pupuk yang disebut mencapai lebih dari Rp51 miliar, penanganan 754 ton pupuk *reject* senilai lebih dari Rp3 miliar, hingga persoalan 1.445,704 ton pupuk bersubsidi dengan nilai lebih dari Rp8 miliar.

Angka-angka tersebut bukan persoalan kecil. Di tengah tuntutan efisiensi dan transparansi perusahaan negara, muncul pertanyaan yang sulit dihindari: mengapa puluhan rekomendasi pemeriksaan belum sepenuhnya diselesaikan? Apakah sistem pengawasan internal berjalan efektif, atau justru terdapat kelemahan tata kelola yang belum dibenahi secara tuntas?

**Jangan Sampai Audit BPK Hanya Menjadi Pajangan Administrasi**

Berdasarkan data tindak lanjut pemeriksaan periode 2018–2025, sebanyak 140 rekomendasi disebut telah diselesaikan sesuai ketentuan, sementara 38 rekomendasi belum diselesaikan dan 26 lainnya belum ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK.

Kondisi ini semestinya menjadi alarm keras bagi jajaran manajemen. Sebab, rekomendasi BPK bukan dokumen pelengkap laporan tahunan yang bisa dibiarkan menggantung tanpa kepastian.

Jika persoalan tersebut terus berlarut-larut, wajar apabila masyarakat mempertanyakan keseriusan perusahaan dalam menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan *Good Corporate Governance*.

**Ergat Bustomy Ali: LSM KOMPI Siapkan Laporan ke Kejari Karawang**

Tidak ingin persoalan tersebut berhenti menjadi perbincangan publik, Ketua Umum LSM KOMPI, Ergat Bustomy Ali, menegaskan pihaknya tengah menyiapkan dokumen dan data hasil pemeriksaan BPK RI untuk disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Karawang.

Menurut Ergat, langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab masyarakat sipil dalam mengawal pengelolaan perusahaan milik negara.

"Kami tidak ingin temuan BPK hanya menjadi catatan di atas kertas. Ada puluhan rekomendasi yang belum diselesaikan dan sejumlah persoalan bernilai miliaran rupiah. Ini harus dijelaskan secara terbuka. Kami sedang menyiapkan dokumen untuk disampaikan kepada Kejaksaan agar dapat ditelaah secara profesional sesuai ketentuan hukum," tegas Ergat.

Ia juga mengingatkan bahwa status BUMN tidak boleh dipandang sebagai tameng untuk menghindari pengawasan.

"Kalau memang semuanya sudah sesuai aturan, tidak ada alasan untuk takut terhadap transparansi. Tetapi jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum, harus ditelusuri sampai tuntas. Jangan ada perlakuan istimewa terhadap siapa pun ketika menyangkut kepentingan negara," tandasnya.

**Pupuk Bersubsidi Ikut Terseret, Bagaimana Nasib Kepentingan Petani?**

Persoalan 1.445,704 ton pupuk bersubsidi menjadi perhatian tersendiri. Sebab, pupuk bersubsidi bukan sekadar urusan administrasi perusahaan, melainkan menyangkut kebijakan negara untuk melindungi petani dan menjaga ketahanan pangan nasional.

Publik berhak mengetahui apa substansi persoalan tersebut, bagaimana mekanisme pengelolaannya, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah terdapat dampak terhadap kepentingan petani.

Jangan sampai persoalan tata kelola perusahaan justru mengaburkan tujuan utama subsidi: memastikan petani mendapatkan pupuk yang dibutuhkan dengan harga terjangkau.

**Kejari Karawang, Jangan Biarkan Pertanyaan Publik Menggantung!**

Rencana LSM KOMPI membawa dokumen pemeriksaan BPK kepada Kejaksaan Negeri Karawang menjadi langkah yang patut dikawal.

Aparat penegak hukum diharapkan tidak sekadar menerima laporan secara administratif, tetapi juga menelaah substansi dokumen, menguji fakta, dan menentukan apakah terdapat indikasi tindak pidana yang layak ditindaklanjuti.

Temuan BPK memang tidak otomatis membuktikan tindak pidana korupsi. Namun, apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, atau kerugian negara yang memenuhi unsur pidana, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.

Di sisi lain, manajemen PT Pupuk Kujang juga tidak sepatutnya memilih diam ketika persoalan tata kelola perusahaan menjadi perhatian masyarakat. Penjelasan terbuka justru menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa perusahaan dikelola secara profesional dan bertanggung jawab.

**BUMN Bukan Kerajaan Pribadi, Aset Negara Bukan untuk Dipertanggungjawabkan Setengah Hati!**

Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya tentang 17 temuan atau 38 rekomendasi yang belum tuntas. Ini menyangkut kredibilitas pengelolaan perusahaan negara dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang diberi mandat menjaga kepentingan publik.

Manajemen harus menjawab. Aparat penegak hukum harus menguji. Dan masyarakat berhak mengawasi.

Jangan sampai rekomendasi BPK kehilangan daya paksa moral hanya karena penyelesaiannya berlarut-larut. Jangan sampai transparansi hanya menjadi jargon dalam laporan perusahaan, sementara pertanyaan publik tidak memperoleh jawaban yang memadai.

**Sebab, BUMN bukan kerajaan pribadi. Jabatan bukan kekebalan. Dan aset negara bukan amanah yang boleh dipertanggungjawabkan setengah hati.**

Kini pertanyaannya sederhana: beranikah manajemen PT Pupuk Kujang membuka persoalan ini secara terang-benderang, dan sejauh mana Kejari Karawang akan menindaklanjuti laporan yang disiapkan LSM KOMPI?

Publik menunggu jawaban, bukan sekadar janji.


Mets Noor
Comments
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done