DIPECAT TIDAK HORMAT! Irjen Ahrie Sonta Tumbang, Sadap Presiden Berujung PTDH! - PENA EXSPRES

Rabu, 11 November 2026

DIPECAT TIDAK HORMAT! Irjen Ahrie Sonta Tumbang, Sadap Presiden Berujung PTDH!

DIPECAT TIDAK HORMAT! Irjen Ahrie Sonta Tumbang, Sadap Presiden Berujung PTDH!
*JAKARTA* - [ pena exspres ] Tamparan keras bagi institusi Polri! Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Selasa (10/11/2026). Jenderal bintang dua itu dinyatakan terbukti melanggar kode etik dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya. 

Sidang etik yang digelar di Gedung Divisi Propam Mabes Polri itu berlangsung maraton selama sekitar 11 jam, mulai pukul 09.09 WIB hingga 20.10 WIB. Sidang dipimpin Komjen Pol Rudy Darmoko. Hasilnya telak: perbuatan Ahrie dinyatakan sebagai perbuatan tercela, dan sanksi administratifnya adalah dipecat dari Polri. 

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menegaskan putusan tersebut di depan wartawan. "Dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap terduga pelanggar AS, diputuskan sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Sanksi administratif, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri," kata Isir. 

Apa yang dilakukan Ahrie? Saat menjabat Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bagian Monitoring Robinopsnal Bareskrim Polri, ia diduga menyalahgunakan kewenangan untuk mengakses perangkat teknologi milik Polri dan melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

Majelis menyatakan Ahrie melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, juncto Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi. Pelanggaran itu meliputi Pasal 5 ayat (1) huruf c dan g tentang etika kelembagaan, Pasal 8 huruf c angka 1 tentang etika kepribadian, serta Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b tentang larangan dalam etika kelembagaan.

Ahrie bukan pemain tunggal. Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Penyidik mendalami dugaan penyadapan yang berlangsung pada 2025-2026 itu. Sasarannya disebut tidak hanya Presiden Prabowo, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, media, ormas, LSM, hingga pengusaha. Dugaan penyadapan dilakukan tanpa surat permohonan penyidik maupun laporan polisi, dan tanpa kaitan dengan proses penegakan hukum. Bahkan penyidik mendalami dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak.

Meski dipecat, Ahrie langsung menyatakan banding. Polri menegaskan banding itu akan diperiksa oleh komisi banding. Sementara itu, tiga jenderal lainnya dijadwalkan menjalani sidang etik pekan depan. Komisi III DPR RI menyatakan mendukung penuh PTDH ini dan akan mengawal proses pidana serta membongkar dalang dan motif penyadapan ilegal tersebut dalam rapat kerja dengan Kapolri, Kamis (12/11/2026). Pesannya jelas: tidak ada yang kebal hukum, sekalipun itu jenderal!

Mets Noor
Comments
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done