Mobil Plat T 8376 HM Diduga Digadaikan, Pemerintah Desa Klari Bungkam?
KARAWANG – [ pena exspres.com ] Persoalan dugaan penjaminan aset kendaraan operasional milik Pemerintah Desa Klari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berupa satu unit mobil pikap Suzuki New Carry bernomor polisi T 8376 HM, semakin menjadi sorotan masyarakat.
Pasalnya, warga mempertanyakan status serta kelengkapan dokumen kendaraan tersebut, menyusul adanya informasi mengenai dugaan penjaminan aset kendaraan yang merupakan bagian dari fasilitas operasional pemerintah desa.
Persoalan ini bermula ketika sejumlah warga melayangkan surat permintaan klarifikasi kepada Pemerintah Desa Klari pada 21 Oktober 2026. Dalam surat tersebut, warga meminta penjelasan terkait status kendaraan, termasuk keberadaan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan dokumen pendukung lainnya.
Sehari setelah surat dilayangkan, tepatnya pada 22 Oktober 2026, warga memperoleh informasi mengenai keberadaan BPKB kendaraan tersebut. Namun, menurut keterangan warga, surat permintaan klarifikasi yang telah disampaikan sebelumnya tidak mendapatkan jawaban resmi dari pihak pemerintah desa.
Merasa belum memperoleh penjelasan secara menyeluruh, warga kemudian mengajukan permohonan audiensi agar persoalan tersebut dapat dibahas secara terbuka dan mendapatkan kepastian langsung dari pihak Pemerintah Desa Klari.
Permohonan tersebut akhirnya ditindaklanjuti melalui audiensi yang digelar pada Kamis, 5 November 2026, berdasarkan surat permintaan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, warga diperlihatkan dokumen BPKB kendaraan yang disebut telah melalui proses balik nama. Meski demikian, penjelasan tersebut belum sepenuhnya menjawab sejumlah pertanyaan yang disampaikan masyarakat.
Salah satu hal yang masih menjadi perhatian adalah keberadaan faktur kendaraan. Dokumen tersebut turut dipertanyakan warga, namun dalam audiensi berlangsung, faktur kendaraan yang dimaksud tidak diperlihatkan.
Kondisi tersebut membuat masyarakat masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai riwayat administrasi kendaraan, status kepemilikan, serta dasar hukum apabila benar terdapat proses penjaminan terhadap aset kendaraan operasional desa.
Warga berharap Pemerintah Desa Klari dapat memberikan penjelasan secara transparan dan menyampaikan dokumen pendukung yang diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi maupun keresahan di tengah masyarakat.
Sebagai aset milik pemerintah desa, kendaraan operasional tersebut semestinya dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, keterbukaan informasi mengenai status dan administrasi aset menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
Hingga berita ini disusun, diperlukan klarifikasi lebih lanjut dari Pemerintah Desa Klari terkait dugaan penjaminan kendaraan, proses balik nama BPKB, serta keberadaan faktur kendaraan yang masih dipertanyakan warga.
Masyarakat berharap persoalan ini dapat ditindaklanjuti secara terbuka, objektif, dan sesuai aturan, sehingga status aset kendaraan operasional Desa Klari menjadi jelas dan tidak menyisakan tanda tanya.
Mets Noor | red