KARAWANG –[ pena exspres ] Pekerjaan proyek APJATEL yang tak kunjung rampung kini bukan sekadar mengganggu kenyamanan masyarakat, tetapi telah menimbulkan korban. Galian yang mengganggu badan jalan bukan hanya memicu kemacetan, tetapi juga berujung pada kecelakaan yang menimpa seorang pengendara sepeda motor.
Peristiwa tersebut terjadi tepat di depan Kantor TV Berita. Seorang pengendara bernama Alfan terjatuh setelah sepeda motor yang dikendarainya menabrak karung penghalang di area galian proyek APJATEL.
Ironisnya, Alfan merupakan pekerja yang baru pulang setelah menjalani shift tiga. Perjalanan pulang usai bekerja justru berakhir dengan kecelakaan. Setelah kejadian, korban langsung dilarikan ke Klinik Raga Sehat By Pass untuk mendapatkan penanganan medis.
Kejadian ini menjadi persoalan serius yang tidak boleh dianggap sepele. Keberadaan karung sebagai penghalang di area galian justru menjadi ancaman bagi pengendara, terlebih pada malam hingga dini hari ketika jarak pandang terbatas. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai standar pengamanan yang diterapkan selama pekerjaan berlangsung.
Secara hukum, kegiatan pekerjaan jalan juga harus memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 23 ayat (1) mewajibkan penyelenggara jalan menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Sementara Pasal 28 ayat (1) melarang perbuatan yang mengakibatkan kerusakan maupun gangguan fungsi jalan.
Bahkan, Pasal 274 ayat (1) mengatur ancaman pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp24 juta bagi setiap orang yang terbukti melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau gangguan fungsi jalan. Adapun Pasal 273 mengatur sanksi bagi penyelenggara jalan yang tidak segera dan patut memperbaiki jalan rusak hingga mengakibatkan kecelakaan, termasuk ketika tidak memasang tanda atau rambu pengaman. Penerapan ketentuan tersebut harus disesuaikan dengan hasil pemeriksaan dan pihak yang terbukti bertanggung jawab.
Tidak hanya itu, hak Alfan sebagai korban juga dilindungi Pasal 240 UU Nomor 22 Tahun 2009. Korban kecelakaan berhak mendapatkan pertolongan dan perawatan, ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab, serta santunan kecelakaan dari perusahaan asuransi. Pasal 241 juga menegaskan hak korban untuk memperoleh prioritas pertolongan pertama dan perawatan di fasilitas kesehatan terdekat.
Atas kejadian ini, pihak APJATEL, pelaksana proyek, serta instansi terkait harus segera memberikan penjelasan dan bertanggung jawab sesuai kewenangannya. Evaluasi pengamanan lokasi, kepastian penyelesaian galian, serta pemenuhan hak korban menjadi hal mendesak. Jangan sampai masyarakat terus menjadi pihak yang dirugikan akibat pekerjaan infrastruktur yang berlangsung di ruang publik.
Pembangunan infrastruktur telekomunikasi seharusnya memberikan manfaat, bukan justru menghadirkan ancaman keselamatan. Jangan tunggu ada korban berikutnya untuk menyadari bahwa keselamatan pengguna jalan merupakan kewajiban yang harus diprioritaskan.
Mets Noor | red